Sumber berita: www.detik.com
Equity World Futures: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan hasil Pemeriksaan atas
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2013 dalam sidang
Paripurna DPR RI.
Dilaporkan, realisasi pendapatan negara dan hibah sebesar Rp 1.438,89 triliun atau 95,80% dari pagu anggaran tahun 2013, atau 107,53% dari realisasi tahun 2012. Belanja negara dan transfer ke daerah, realisasinya mencapai Rp 1.650,56 triliun atau 95,62% dari anggaran tahun 2013, atau 110,67% dari realisasi tahun 2012.
Sehingga defisit anggaran tercatat mencapai Rp 211,67 triliun atau 138,08% dari defisit tahun 2012.
Demikianlah yang disampaikan oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil dalam sidang paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/6/2014)
Kemudian terdapat Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 66,59 triliun, aset sebesar Rp 3.567 triliun, dan kewajiban pembayaran utang sebesar Rp 2.652,10 triliun, terutama berupa utang jangka panjang dalam dan luar negeri sebesar Rp 1.890,75 triliun.
BPK memberikan opini Wajar dengan Pengecualian (qualified opinion) atas LKPP tahun 2013. Tidak berbeda dengan opini yang didapatkan pada LKPP tahun sebelumnya.
"Atas LKPP tahun 2013 tersebut, BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian," ungkap Rizal.
Sebelumnya secara resmi, LKPP juga telah disampaikan melalui surat kepada DPD dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 28 Mei 2014. Penyerahan ini diharapkan dapat membantu DPR dalam menjalankan fungsinya.
"Di samping itu juga dapat mengambil keputusan atas rancangan UU tentang pertanggung jawaban Pelaksanaan APBN TA 2013," tambahnya.
Dilaporkan, realisasi pendapatan negara dan hibah sebesar Rp 1.438,89 triliun atau 95,80% dari pagu anggaran tahun 2013, atau 107,53% dari realisasi tahun 2012. Belanja negara dan transfer ke daerah, realisasinya mencapai Rp 1.650,56 triliun atau 95,62% dari anggaran tahun 2013, atau 110,67% dari realisasi tahun 2012.
Sehingga defisit anggaran tercatat mencapai Rp 211,67 triliun atau 138,08% dari defisit tahun 2012.
Demikianlah yang disampaikan oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil dalam sidang paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/6/2014)
Kemudian terdapat Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 66,59 triliun, aset sebesar Rp 3.567 triliun, dan kewajiban pembayaran utang sebesar Rp 2.652,10 triliun, terutama berupa utang jangka panjang dalam dan luar negeri sebesar Rp 1.890,75 triliun.
BPK memberikan opini Wajar dengan Pengecualian (qualified opinion) atas LKPP tahun 2013. Tidak berbeda dengan opini yang didapatkan pada LKPP tahun sebelumnya.
"Atas LKPP tahun 2013 tersebut, BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian," ungkap Rizal.
Sebelumnya secara resmi, LKPP juga telah disampaikan melalui surat kepada DPD dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 28 Mei 2014. Penyerahan ini diharapkan dapat membantu DPR dalam menjalankan fungsinya.
"Di samping itu juga dapat mengambil keputusan atas rancangan UU tentang pertanggung jawaban Pelaksanaan APBN TA 2013," tambahnya.
0 komentar:
Posting Komentar