BI: Jokowi Mesti Kaji Penghapusan Subsidi BBM

 Sumber berita: www.plasadana.com

EquityWorld Futures Jakarta: Bank Indonesia menilai, permasalahan dalam mengelola subsidi energi yang selalu muncul secara berulang mesti disikapi pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk mempertimbangkan penghapusan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Deputi Gubernur Senior BI, Mirza Adityaswara berharap, baik pemerintah sekarang maupun pemerintah baru harus memiliki solusi terkait pengelolaan subsidi BBM. "Sebenarnya dalam medium-term tidak perlu ada subsidi, tetapi ini masih sangat perlu adanya kajian dan perencanaan matang," kata Mirza di Jakarta, Rabu (27/8).

Mirza mengatakan, sejauh ini BI memandang bahwa pengelolaan BBM bersubsidi telah memunculkan sejumlah problem berantai yang mengganggu fundamental ekonomi domestik. "Pemerintah seharus mau menjelaskan ini dengan baik dan transparan. Saya rasa masyarakat bisa menerima (kenaikan harga BBM)," ujarnya.

Menurut Mirza, kalau pun pemerintah baru belum berkeinginan untuk menghapus subsidi BBM, opsi lain yang mesti dipertimbangkan adalah pemberlakuan kebijakan subsidi tetap sebesar Rp2.000 per liter. Sehingga, ujar dia, selisih harga BBM bersubsidi dengan harga pasar akan semakin sempit.

Lebih lanjut dia menyebutkan, selama ini subsidi BBM telah menimbulkan empat problem besar bagi pembangunan ekonomi. Pertama, subsidi BBM telah mendorong defisit fiskal tahun anggaran 2015 menjadi 2,32 persen. "Selanjutnya, subsidi BBM itu membebani impor, karena setiap bulan impor BBM berkisar US$3,7 miliar.sampai US$4 miliar yang menggunakan devisa," kata Mirza.

Mirza mengatakan, problem ketiga akibat kesalahan pengelolaan subsidi BBM adalah peningkatan utang luar negeri jangka pendek akibat membiayai impor minyak. "Salah satu komponen utang luar negeri swasta itu adalah dipakai untuk mengimpor BBM," ujarnya.

Permasalahan berikutnya, jelas dia, terhambatnya pengembangan infrastrukur. "Nantinya, pengematan dari dana subsidi BBM itu bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Kalau subsidi BBM masih besar, nanti tahun berikutnya akan muncul problem yang sama," kata Mirza.