Sumber berita: www.tempo.co
PT Equity World Futures: Keterbatasan anggaran pemerintah untuk membangun
infrastruktur disiasati dengan upaya menggandeng sektor swasta untuk
berkontribusi. "Kemampuan pemerintah untuk mendanai proyek infrastruktur
hanya 15 persen, selebihnya dipenuhi dari investasi swasta," kata
Menteri Keuangan, M.Chatib Basri, pada acara Asia-Pacific Outreach
Meeting on Sustainable Development Financing di Kementerian
Keuangan,Selasa, 10 Juni 2014.
Chatib menambahkan, upaya
untuk mengundang investor swasta dilakukan dengan kerangka kerja fiskal
yang menarik, salah satunya ialah insentif pajak. "Tujuan dari kebijakan
itu ialah mengurangi kesenjangan sosial, baik di desa maupun kota di
Indonesia," ujarnya.
Selain
itu, Chatib menambahkan bahwa perlu adanya kerjasama regional untuk
menemukan sumber pendanaan baru. Hal itu dilatarbelakangi oleh kerja
sama yang sudah dibangun melalui program Milenium Development Goals yang akan berakhir pada 2015.
Menanggapi
hal itu, Executive Secretary United Nations Economic and Social
Comission for Asia and the Pacific (ESCAP), Shamshad Akhtar,
menyampaikan bahwa pendanaan infrastruktur dari sektor swasta penting
untuk memperluas akses masyarakat ke berbagai sektor. "Masyarakat perlu
dibukakan akses pada fasilitas pendidikan, kesehatan, dan transportasi.
Perserikatan Bangsa-Bangsa melihat Indonesia masih belum efisien dalam
pengelolaannya," ujar dia.
Karena itu Shamshad sependapat
dengan Chatib Basri bahwa perlu dicarikan formula pendanaan dari sektor
swasta untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. "Skema pendanaan itu
nantinya melibatkan semua sektor baik pemerintah, perbankan, sipil,atau
swasta dan dituntut adanya transparansi dalam pengelolaannya," ucapnya.
0 komentar:
Posting Komentar