Sumber berita: http://finance.detik.com/read/2014/05/12/180200/2580564/4/curigai-ikan-ri-mengandung-radioaktif-rusia-dianggap-mengada-ada?f9911023
EquityWorld Futures: Jakarta -Sejak Juli 2013, pemerintah Rusia menghentikan kegiatan impor perikanan dari Indonesia terkait belum terpenuhinya syarat bebas radioaktif. Namun Indonesia belum mau melaporkan Rusia ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO terkait kebijakan Negeri Beruang Merah tersebut.
"Kita hanya baru sebatas mendesak Rusia dan belum mau menindaklanjuti ke WTO, agar win-win dapat membuka kembali ekspor produk perikanan kita ke sana," ungkap Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Saut P Hutagalung saat berdiskusi dengan media di Kantor Pusat KKP, Gambir, Jakarta, Senin (12/05/2014).
KKP mencatat sejak Juli 2013 lalu, Rusia mengeluarkan larangan masuk untuk produk perikanan Indonesia. Alasannya, ada persyaratan impor yang belum dipenuhi oleh produk perikanan Indonesia diantaranya uji radioaktif dan uji bakteri. Kebijakan ini berlaku hingga sekarang alias belum dicabut.
"Kita padahal komitmen untuk melakukan perbaikan dalam bidang pengelolaan ikan dan prosedur penggunaan alat tangkap yang baik yang sesuai dengan pole and line. Kita segera cari jalan ke luar," imbuhnya.
Menurut Saut, dampak larangan itu cukup memukul Indonesia. Sebab nilai ekspor produk perikanan Indonesia periode 2013 dan 2014 ke Rusia dipastikan terganggu. Padahal setiap tahun rata-rata ekspor produk perikanan dan kelautan ke Rusia bisa mencapai US$ 50 juta.
Rusia rutin mengimpor produk perikanan dan kelautan dari Indonesia seperti oil fish (minyak ikan), udang dan tuna. Ia berharap Rusia segera mengirimkan tim inspeksi ke Indonesia untuk melakukan verifikasi kelayakan ekspor perikanan. Selain Indonesia, negara yang dilarang memasukan produk perikanannya ke Rusia antaralain Filipina, Uni Eropa, dan Vietnam.
"Mengapa kita belum tertarik mengajukan masalah ini ke WTO? karena biasa proses di WTO terlalu panjang dan harus bayar konsultan. Saat ini kita hanya melakukan desakan saja ke Rusia agar dapat membuka kembali ekspor produk perikanan kita ke sana. Anda (Rusia) harus bisa menjelaskan mengapa kita ekspor belum bisa," jelasnya.
EquityWorld Futures: Jakarta -Sejak Juli 2013, pemerintah Rusia menghentikan kegiatan impor perikanan dari Indonesia terkait belum terpenuhinya syarat bebas radioaktif. Namun Indonesia belum mau melaporkan Rusia ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO terkait kebijakan Negeri Beruang Merah tersebut."Kita hanya baru sebatas mendesak Rusia dan belum mau menindaklanjuti ke WTO, agar win-win dapat membuka kembali ekspor produk perikanan kita ke sana," ungkap Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Saut P Hutagalung saat berdiskusi dengan media di Kantor Pusat KKP, Gambir, Jakarta, Senin (12/05/2014).
KKP mencatat sejak Juli 2013 lalu, Rusia mengeluarkan larangan masuk untuk produk perikanan Indonesia. Alasannya, ada persyaratan impor yang belum dipenuhi oleh produk perikanan Indonesia diantaranya uji radioaktif dan uji bakteri. Kebijakan ini berlaku hingga sekarang alias belum dicabut.
"Kita padahal komitmen untuk melakukan perbaikan dalam bidang pengelolaan ikan dan prosedur penggunaan alat tangkap yang baik yang sesuai dengan pole and line. Kita segera cari jalan ke luar," imbuhnya.
Menurut Saut, dampak larangan itu cukup memukul Indonesia. Sebab nilai ekspor produk perikanan Indonesia periode 2013 dan 2014 ke Rusia dipastikan terganggu. Padahal setiap tahun rata-rata ekspor produk perikanan dan kelautan ke Rusia bisa mencapai US$ 50 juta.
Rusia rutin mengimpor produk perikanan dan kelautan dari Indonesia seperti oil fish (minyak ikan), udang dan tuna. Ia berharap Rusia segera mengirimkan tim inspeksi ke Indonesia untuk melakukan verifikasi kelayakan ekspor perikanan. Selain Indonesia, negara yang dilarang memasukan produk perikanannya ke Rusia antaralain Filipina, Uni Eropa, dan Vietnam.
"Mengapa kita belum tertarik mengajukan masalah ini ke WTO? karena biasa proses di WTO terlalu panjang dan harus bayar konsultan. Saat ini kita hanya melakukan desakan saja ke Rusia agar dapat membuka kembali ekspor produk perikanan kita ke sana. Anda (Rusia) harus bisa menjelaskan mengapa kita ekspor belum bisa," jelasnya.
0 komentar:
Posting Komentar